Mulai besok, Jumat, 21 Februari, sebanyak 505 kepala daerah yang baru saja dilantik, akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Selama sepekan, mereka bakal mengikuti pembekalan dalam rangka penyelarasan visi misi dengan pemerintah daerah. Sejumlah menu wajib retret sudah disiapkan, di antaranya soal tugas, pokok, dan fungsi kepala daerah, Astacita, hingga urusan pengelolaan anggaran. Masa orientasi serupa juga digelar Presiden Prabowo untuk menggembleng para menterinya pada akhir Oktober 2024 lalu yang bertajuk Retret Merah Putih. Bedanya, retret kali ini didanai APBN dari pos anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp11,06 miliar. Sedangkan, retret kabinet diklaim berasal dari kocek pribadi Presiden. Retret kepala daerah juga banjir kritik. Selain, bernuansa militeristik, anggaran retret kedua ini membebani negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Seberapa urgen, retret kepala daerah digelar? Apakah termasuk pemborosan anggaran? Seberapa besar dampaknya pada kinerja pemerintahan baru di daerah?Kita bincangkan bersama Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro dan Pakar Otonomi Daerah, Prof. Djohermansyah Djohan.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id